Rencana Pemerintah Menaikkan Tarif PPN

oleh -80 views

ZETIZEN RADAR CIREBON – Pemerintah sedang mengkaji kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kenaikan tersebut demi memenuhi kebutuhan keuangan negara khususnya untuk penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pembiayaan korporasi, UMKM dan insentif. (cva)

Belum jelas berapa besar rencana kenaikan tarif PPN. Apakah kenaikan tarif PPN menyasar semua jenis barang dan jasa? Itu juga masih samar. Namun, yang pasti Undang-Undang PPN memberikan diskresi bagi pemerintah untuk menyesuaikan tarif pajak menjadi paling rendah 5% hingga paling tinggi 15%. Karena narasi yang telah ada sejak awal kenaikan, maka tarif PPN berpotensi naik dari 10% menjadi hingga 15%.

Skema

Dalam mempelajari kenaikan PPN tersebut Ditjen Pajak mengacu pada skema yang sudah ada. Apa saja?

Pertama, single tarif PPN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang PPN dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), tarif PPN berada di kisaran 5% hingga 15%.

Kedua, multitarif PPN. Ada beberapa negara yang telah menerapkan skema tersebut. Multitarif artinya tarif PPN berdasarkan barang regular dan barang mewah. Perlu adanya revisi terhadap UU 46/2009.

Ketimpangan Pendapatan

Mengelola keuangan negara tentu tak mudah. Banyak aspek yang harus pemerintah pertimbangkan. Namun, soal keberpihakan seharusnya menjadi pertimbangan utama pengambil kebijakan.

Ada sekitar 270 juta penduduk Indonesia dan sebagian besar, baik secara langsung maupun tak langsung, adalah pembayar pajak. Dari populasi tersebut, sekitar 10,19% atau 27,55 juta jiwa masuk kategori orang miskin. Sedangkan yang masuk kategorikan orang kaya sebanyak 129.000 orang atau sekitar 0,05% dari total penduduk Indonesia, menurut laporan Capgemini yang berjudul World Wealth Report (2019).

Ketimpangan ekonomi merupakan masalah global. Credit Suisse (2016) mencatat 0,7% populasi menguasai 47% kekayaan dunia. Sedangkan 73% populasi hanya memiliki 2,4% sisanya. Kondisi serupa juga terjadi di Indonesia, di mana 1% rumah tangga terkaya menguasai 50,3% total kekayaan nasional, dan 158 ribu di antaranya masuk dalam kelompok 1% orang terkaya di dunia. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) tahun 2019 juga membuat laporan serupa, dengan mengungkap penguasaan 50% aset nasional oleh 1% orang terkaya Indonesia.

Ketimpangan pendapatan Indonesia terkonfirmasi melalui data gini ratio yang berdasarkan laporan terakhir BPS (September 2020) mengalami peningkatan menjadi 0,385. Gini ratio merupakan tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk kaya dan miskin menggunakan rasio 0 sampai dengan 1. Semakin mendekati satu maka tingkat ketimpangan pendapatan penduduk makin melebar, dan sebaliknya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *